KERAJAAN/KESULTANAN BUTON

Sekilas tentang Kerajaan Buton

Nama Buton berasal dari kata Butuni, artinya tempat persinggahan
Letaknya strategis diujung tenggara Sulawesi, maka sejak dulu Pulau Buton merupakan jalur lintas niaga.
Letak Kerajaan Buton di Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota Baubau. Wilayahnya meliputi Pulau Buton dan pulau-pulau di sekitar Sulawesi Tenggara.
Kerajaan yang kemudian menjadi Kesultanan ini , memiliki sejarah sistim pemerintahan monarki parlementer selama tujuh abad.

Mengapa strategis?

Pedagang dari India, Arab, Eropa maupun Cina lebih memilih untuk melalui jalur selatan Kalimantan untuk mencapai kepulauan rempah-rempah di Maluku.
Bila melalui Utara Sulawesi dan selatan kepulauan Filipina, para pedagang akan berhadapan dengan bajak laut yang banyak berkeliaran di sana.
Selain itu, angin di selatan Kalimantan lebih kencang daripada di sebelah utara Sulawesi. Di rute itulah kerajaan Buton berada. (Dr. Tony Rudyansyah, Antropolog UI)

Kehidupan Masyarakat Buton

Di bidang ekonomi masyarakat Buton telah menggunakan alat tukar uang yang disebut Kampua. Sehelai kain tenun dengan ukuran 17,5 kali 8 sentimeter.
Berdasarkan beberapa penelitian, benda sejenis juga ditemukan di Hawaii, Afrika dan India.

Etnik Buton sebutan bagi masyarakat yang berasal dari kerajaan dan kesultanan Buton, memiliki sejumlah bahasa yang berbeda tiap wilayah.
Sebagai bahasa pemersatu digunakan Bahasa Wolio.

Sejarah Kerajaan dan Kesultanan Buton

Tahun 1332 berdiri kerajaan Buton. Yang menarik adalah, awal pemerintahan dipimpin seorang perempuan bergelar Ratu Wa kaa Kaa. Kemudian raja kedua pun perempuan yaitu Ratu Bulawambona. Setelah dua raja perempuan, dilanjutkan raja Bataraguru, raja Tuarade, raja Rajamulae, dan terakhir raja Murhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, maka raja Murhum bergelar Sultan Murhum.

Kerajaan Buton didirikan atas kesepakatan tiga kelompok atau rombongan yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama berasal dari kerajaan Sriwijaya. Kelompok berikutnya berasal dari Kekaisaran Cina dan menetap di Buton. Kelompok ketiga berasal dari kerajaan Majapahit.

Sepanjang era kesultanan, ada 38 sultan yang memerintah.
Tahun 1960 Kesultanan Buton dihapus oleh pemerintahan Republik Indonesia atas nama NKRI.
Saat itu Kesultanan Buton dipimpin oleh Sultan Muhamad Falihi Kaimuddin.

Sistem Kerajaan/Kesultanan

Struktur kekuasaan kesultanan ditopang dua golongan bangsawan: golongan Kaomu dan Walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaomu. Jadi bisa dikatakan kalau seorang raja dipilih bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pilihan diantara yang terbaik.

Kelompok Walaka yang merupakan keturunan dari Si Panjonga memiliki tugas untuk mengumpulkan bibit-bibit unggul untuk dilatih dan dididik sedemikian rupa sehingga para calon raja memiliki bekal yang cukup ketika berkuasa nanti. Berdasarkan penelitian, Ratu Waa Kaa Kaa adalah proyek percobaan pertama kelompok Walaka ini.

Selain sistem pemilihan raja yang unik, sistem pemerintahannya juga bisa dikatakan lebih maju dari jamannya. Sistem pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton dibagi dalam tiga bentuk kekuasaan. Sara Pangka sebagai lembaga eksekutif, Sara Gau sebagai lembaga legislatif, dan Sara Bhitara sebagai lembaga yudikatif. Beberapa ahli berani melakukan klaim kalau sistem ini sudah muncul seratus tahun sebelum Montesquieu mencetuskan konsep trias politica

Peraturan hukum diterapkan tanpa diskriminasi, berlaku sama bagi rakyat jelata hingga sultan. Sebagai bukti, dari 38 orang sultan yang pernah berkuasa di Buton, 12 di antaranya diganjar hukuman karena melanggar sumpah jabatan. Dan hukumannya termasuk hukuman mati